IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Istilah iplementasi kebijakan publik secara konsep ;

• Konsep ilmu sosial
• Ketidaksamaan kesatuan definisi konseptual implementasi kebijakan publik dihadapkan pada suatu rialita bahwa aktivitas implementasi merupakan tahapan yang kompleks dan rumit.
• Digunakan untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan suatu kebijakan.

Meskipun kesulitan dalam menyatukan pandangan, untuk keperluan analisis maka pengertian Implementasi  secara tegas perlu diungkapkan, bahwa; Implementasi merupakan fenomena yang komplek dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.
Batasan Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 

Sedangkan Walter William dalam Jones (1984:165), adalah proses memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan oprasional dengan cara tertentu.

Masalah yang terpenting dalam implementasi adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan oprasional

Tindakan ini mencakup ;

- Usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan oprasional  

- Mengiidentifikasi tujuan dan sasaran ditetapkan dalam keputusan  

- Terjadi setelah UU ditetapkan dan dana disediakan membiayai implentasi kebijakan tsb

Mempelajari masalah implementasi kebijakan, berarti :

Memahami suatu program setelah dirumuskan dan diberlakukan, yakni :

Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah pengesahan kebijakan negara baik dari sisi pengadministriannya maupun dari sisi dampaknya terhadap masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap diproleh dari mencermati tahapan implementasi, yang dipendang sebagai tahap fungsional ;

• formulasi dan ligitimasi kebijakan => tujuan-tujuan untuk dicapai dan rancangan untuk mencapai tujuan

• Rancangan program => adminstrative action, pendanaan, perencanaan dan pengorganisasian.

Rialita implementasi kebijakan

Menurut Michael Howlet dan M Ramesh dalam “Studying Publik Policy; Policy cyceles and policy subsystems”  (1995:154) menyatakan, bahwa menterjemahkan kebijakan ke dalam praktek bukalah suatu yang mudah, karena ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti:

1.Sifat permasalahan itu sendiri => teknis, kompleks, publik, sasaran dan dampak.

2.Lingkungan sekitar => sosial, ekonomi, teknologi dan politik.

3.Program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan => Organisasi Birokrasi: pusat, propinsi dan atau daerah membawa kepentingan pribadi/kelompok yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan mempermudah implementasi kebijakan:

1) Para pembuat kebijakan harus menetapkan tujuan dengan lengkap dengan skala prioritas secra jelas

2) Kebijakan harus dilandasi dengan teori sebab akibat yang memadai, mengapa; agar supaya langkah yang ditetapkan dapat mengatasi permasalahan

3) Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasi dalam pelaksanaannya

4) Kebijakan harus menetapkan prosedur yang jelas yang harus dipatuhi oleh pelaksana kebijakan

5) Pelaksana kebijakan harus diserahkan pada lembaga yang memiliki kompetensi, pengalaman relevan dan komitmen yang tinggi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan :

•           Pada  dasarnya banyak faktor dan variabel yang berpengaruh tehadap keberhasilan implementasi kebijakan dan satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

•            Keberhasilan implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan dengan efektivitas, yang nampak ada dalam cara produksi. Juga dapat diukur dengan waktu yang diperlukan untuk menghasilakan beberapa kemajuan.

  

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat ditinjau dari sudut:

1)Kemampuan secaran nyata dalam meneruskan program-program yang telah dirancang sebelumnya

2)Tingkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap mandat/tugas yang diatur dalam uu

3)Ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi dalam perencanaan, pendanaan dan pengorganisasian

4)Waktu yang diperlukan untuk mencapai kemajuan

5)Implementasinya mengarah pada tujuan kebijakan dan dampaknya yang dikehendaki dari semua program yang dikehendaki.

 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan,  menurut Donald Warwick (1979) menyataka antara lain:

1.Komitment politik didalam praktik trutama pemerintah

2.Kemampuan organisasi, mencakup kemampuan teknis kemampuan koordinasi dengan organisasi lainnya dan memiliki SOP dalam beroprasi

3.Komitment para pelaksana dan dukungan dari kelompok kepentingan

 
Lebih lanjut dnyatakan bahwa kendala-kendala sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan, diantanya:

1. Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan oprasional yang melekat dalam program itu sendiri

2. Masalah yang terkait dengan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan; dan

3. Masalah yang timbul terkait dengan organisasi atau birokrasi liannya.